Polemik Makin Memanas, Jokowi Posting Tegaskan Full Day School Tidak Wajib

Kanal247.com - Sejak awal kemunculannya, wacana full day school memang menuai beragam polemik. Banyak pihak yang menolak lantaran kebijakan tersebut dinilai tidak sesuai.

Kini setelah beberapa sekolah menerapkan peraturan yang tercantum dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 itu, penolakan justru semakin santer terdengar. Banyak orang tua murid yang mengeluh lantaran merasa full day school sangat memforsir tenaga dan tidak sesuai untuk anak-anak mereka.

Kontroversi yang berkembang di masyarakat memaksa Presiden Joko Widodo untuk angkat bicara. Melalui postingan di akun Twitter resminya, sang presiden menegaskan jika kebijakan tersebut tidak wajib.

"Saya tegaskan lagi: tidak ada keharusan untuk 5 hari sekolah. Yang selama ini 6 hari silakan lanjutkan. Tidak perlu berubah," tulis Jokowi pada Senin (14/8). "Saya tegaskan lagi: tidak ada keharusan untuk 5 hari sekolah. Yang selama ini 6 hari silakan lanjutkan. Tidak perlu berubah. Intinya program pendidikan karakter Full Day School, fleksibel. Yang terpenting pendidikan anak didik tetap berkualitas."

Tulisan Jokowi tersebut langsung mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Ada yang setuju sepenuhnya, sedangkan yang lain menyarankan jika full day school tetap bisa diterapkan namun harus dilakukan penyesuaian.

"Saya rasa khusus di Jakarta jam karyawan dan anak sekolah harus diatur agar kemacetan Jakarta dapat dikurangi," saran netter. "Good, lebih flexible, cuma tolong penambahan jam pelajaran agama dan moral lebih di perbanyak," timpal lainnya.

Sementara itu, baru-baru ini kebijakan full day school juga sempat menuai protes hingga digelar demo yang melibatkan anak-anak hingga santri. Namun aksi tersebut rupanya sangat disayangkan oleh sejumlah pihak. Pasalnya banyak anak-anak yang mengeluarkan protesnya dengan menggunakan kata-kata kasar hingga menyerukan "bunuh menteri".

Video aksi demo yang tidak pantas itu kemudian banyak beredar di media sosial dan menjadi viral. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga mengaku sangat menyayangkan hal tersebut. Menurutnya aksi demo dan seruan "membunuh menteri" itu bisa membahayakan perkembangan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa di masa depan.