Kemungkinan Tak Maju Lagi, JK Bakal Jadi Tim Sukses Jokowi di Pilpres 2019?

Foto: Kemungkinan Tak Maju Lagi, JK Bakal Jadi Tim Sukses Jokowi di Pilpres 2019?



Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengusulkan agar Wapres Jusuf Kalla menjadi tim sukses Jokowi di Pilpres 2019 jika tidak mencalonkan lagi.

Kanal247.com - Pemilihan Umum Presiden Republik Indonesia (Pilpres RI) selanjutnya baru akan digelar pada tahun 2019 mendatang. Namun bahasan mengenai hal tersebut kini sudah mulai ramai dibicarakan.

Sebagai Petahana, Presiden Joko Widodo digadang-gadang akan kembali mencalonkan diri. Meski begitu ada kemungkinan jika Wakil Presiden Jusuf Kalla memilih untuk pensiun dan tidak akan maju lagi.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan jika ia menginginkan agar semua menteri yang tergabung dalam Kabinet Kerja bisa mendukung pencalonan kembali Jokowi, termasuk Wapres JK. Bahkan jika memungkinkan ia berharap agar JK bisa menjadi tim sukses untuk Jokowi kelak.

"Termasuk Pak JK. Mungkin Pak JK tidak maju lagi, mungkin beliau akan siap menjadi ketua timsesnya, misalnya begitu," ujar Tjahjo usai rapat kabinet di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/8).

Tjahjo mengatakan jika masa kerja Presiden Jokowi dan Wapres JK secara prinsip hanya tersisa 11 bulan saja. Pasalnya pada Agustus 2018 mendatang tahapan untuk pengumuman calon legislatif hingga calon presiden dan wakil presiden sudah dimulai.

Politisi dari PDI-P itu mengatakan jika kini semua Parpol yang tergabung dalam koalisi mengincar posisi sebagai calon wakil presiden. Oleh karenanya ia berharap, seandainya JK tidak ingin maju lagi akan lebih baik jika dirinya menjadi timses untuk Jokowi.

"Kalau saya pribadi, kalau bisa Pak JK ketua timsesnya. Saya pribadi lho ya. Bukan mengunci Pak JK (agar tak maju lagi), tidak," imbuhnya. "Kalau tidak (maju lagi), kita akan minta jadi ketua timsesnya lagi."

Sementara itu, Jokowi sendiri juga sempat membahas mengenai masa pemeritahannya yang hampir habis. Ia meminta kepada para menteri untuk lebih bijak dalam megambil keputusan atau mengeluarkan kebijakan agar tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

"Saya harapkan menteri tidak membuat kebijakan baru yang belum dikonsultasikan kepada publik pada masyarakat, belum melalui kajian dan perhitungan perhitungan mendalam, sehinga justru bisa membikin hal-hal yang tidak diingini masyarakat dan membuat masyarakat kecewa," ujar Jokowi.

Komentar Anda

Tags

Rekomendasi Artikel