Disindir Sandiaga Uno Soal Izin Reklamasi, Djarot: Suruh Baca Dulu
Djarot Saiful Hidayat mengatakan jika perizinan reklamasi Teluk Jakarta tidak semudah yang ia katakan.
Kanal247.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Sandiaga Uno baru-baru ini menyinggung sedikit mengenai perkembangan pemberian izin kelanjutan proyek reklamasi di Teluk Jakarta saat membahas tentang keluhan pengusaha usaha kecil menengah (UKM) bidang kopi. Menurutnya izin untuk pengembang pulau reklamasi lebih mudah ketimbang izin usaha untuk pengusaha UKM.
"Jangan izin bagi pengusaha kecil dipersulit, untuk pengusaha besarnya mudah. Contohnya izin reklamasi. Gubernurnya lagi naik haji, pulang-pulang izin reklamasinya sudah disetujui," ujar Sandiaga saat menghadiri peluncuran gerakan Jakarta Coffee Capital di salah satu kedai kopi di Jalan Wijaya I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu (16/9).
Berdasarkan dari hal tersebut, Sandiaga mengatakan jika izin untuk pulau reklamasi bisa diproses sangat cepat dan berbanding terbalik dengan pengusaha UKM. Oleh karenanya nanti saat dirinya dan Anies Baswedan menjabat, hal tersebut akan diubah.
"Keluhan di bawah tadi kalau untuk usaha besar, perizinannnya bisa cepat sekali. Bisa bergerak super cepat. Dalam hitungan Minggu keluar izinnya. Bisa keluar izinnya mahadahsyat secepat kilat, kenapa untuk UKM tidak dihadirkan hal yang sama," imbuh Sandi.
Menanggapi sindiran mengenai perizinan pulau reklamasi tersebut, Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat buka suara. Ia menyarankan pengusaha sekaligus politisi itu untuk membaca dulu mengenai sejarah reklamasi Jakarta yang sudah ada sejak dulu. Menurutnya izin reklamasi tersebut tidak instan, bahkan telah ada sejak masa pemerintahan Presiden Soeharto.
"Dia suruh baca dulu ya. Reklamasi itu sudah sejak tahun 1997. Jadi panjang banget. Tidak ujuk-ujuk, ujar Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (18/9). "Tidak ujuk-ujuk ya, panjang banget. Panjang banget sejak 1997 zamannya Pak Harto."
Seperti diketahui, reklamasi Teluk Jakarta terutama untuk Pulau C dan Pulau D memang menuai polemik dan kontroversi dari sejumlah kalangan. Meski begitu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan jika rencana tersebut akan tetap dilanjutkan.
"Setelah (dibahas) berlarut-larut minggu lalu kami rapatkan (masalah Pulau) C dan D sudah selesai. Semua persyaratan pengembang yang diminta Kementerian Lingkungan Hidup sudah dipenuhi, jadi tidak ada alasan berlama-lama," ujar Luhut baru-baru ini.
