Pemerintah Gencar Serukan Taat Pajak, Hotel Milik Wapres JK di Makassar Malah Nunggak?
Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan memasang spanduk berbunyi 'tak bayar pajak' di Hotel Sahid yang dimiliki oleh Wapres JK.
Kanal247.com - Pemerintah Republik Indonesia (RI) yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla tengah gencar-gencarnya menyerukan pada masyarakat tentang taat membayar pajak. Mereka bahkan meminta setiap pemimpin daerah untuk lebih memperketat pengawasan terutama untuk mereka-mereka yang masih belum atau menunggak pajak.
Hal tersebut juga dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Belakangan mereka dengan tegas menindak para pengemplang pajak dengan memasang spanduk peringatan di hotel atau rumah kos yang masih menunggak. Setidaknya ada lima hotel yang kabarnya telah dipasangi spanduk berbunyi "tak bayar pajak". Tidak hanya itu, mereka juga memasang spanduk serupa di 12 wisma dan 22 rumah kos.
Spanduk itu sendiri merupakan bentuk peringatan. Jika mereka tidak kunjung melunasi pajak maka akan ada tindakan lainnya. "Bisa saja dibekukan izin usahanya kalau tidak bayar pajak, setelah diberi peringatan," ujar Kasubdit Pajak Hotel dan Air Bawah Tanah (ABT), Kota Makassar, Harryman beberapa waktu lalu.
Namun ironisnya, salah satu dari lima hotel yang dipasangi spanduk dari Pemkot Makassar tersebut adalah Hotel Sahid yang kabarnya milik Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Hal tersebut juga dibenarkan oleh Direktur Penyuluhan,Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan, Hestu Yoga. Meski begitu, ia mengaku tidak bisa berkomentar banyak lantaran pemasangan spanduk itu sendiri adalah kewenangan dari Pemkot.
"Benar (ada pemasangan spanduk di hotel milik JK," ujarnya. "Saya tidak bisa komentar, karena Pajak Hotel merupakan pajak daerah kewenangan Pemerintah Kota/Kabupaten masing-masing."
Terungkapnya fakta tersebut tak pelak langsung menggegerkan masyarakat. Pasalnya, hal tersebut dinilai sangat kontradiktif dari apa yang selama ini terus-menerus di suarakan oleh pemerintah RI. Hal tersebut juga diungkap oleh pengamat ekonomi dari INDEF Bhima Yudhistira. Menurutnya jika pemerintah ingin mengemplang pajak, maka mereka juga harus memberikan contoh yang baik.
"Pertama memang saya sepakat kontradiktif, jadi banyak sekali pajak pasca tax amnesty tidak hanya kelas kakap, tapi UMKM juga, seperti smartfone masuk pajak, e-commerce, memperluas wajib pajak," ujar Bhima. "Bisa dibilang begitu. Harusnya memberi contoh yang baik, tapi statemen saya pokoknya Pak JK, saya nggak tahu, tapi pemerintah harus adil, beri contoh yang baik."
